Lapahlapah, Bandarlampung: Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI di Gedung Serbaguna (GSG) Mapolda Lampung, Jumat (21/2/2025) Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres dan jajaran se-Provinsi Lampung, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beserta jajarannya, sejumlah isu strategis terkait penegakan hukum di Provinsi Lampung dibahas secara mendalam.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pemberantasan narkoba, penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota kepolisian, tantangan teknologi informasi, serta pengarusutamaan peran polisi wanita (Polwan) dalam jajaran Polda Lampung.
Menanggapi pertanyaan mengenai kabar pembubaran Subdit 1 Narkoba, Kapolda Helmy Santika menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pembubaran, melainkan revitalisasi. “Kami mengganti personel yang ada untuk memastikan integritas dan profesionalisme tetap terjaga,” jelas Helmy. Ia menambahkan bahwa revitalisasi ini bertujuan untuk menghindari adanya ‘parasit’ dalam tubuh kepolisian. Proses ini melibatkan penilaian ketat dan pelatihan personel baru yang lebih berkompeten.
Kapolda juga menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat pelanggaran, serta terhadap atasan yang tidak melakukan pengawasan dengan baik. “Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses secara internal sesuai tingkat kesalahannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memuji keberhasilan seorang anggota Polri bernama Agus yang berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tanpa menggunakan kekerasan. “Aksi heroik Agus menjadi contoh nyata bahwa kepolisian bisa bertindak tegas tanpa kekerasan,” kata Kapolda dengan bangga, memberikan apresiasi kepada tindakan tersebut.
Terkait dengan penggunaan senjata api, Kapolda Helmy menjelaskan bahwa Polda Lampung terus melakukan tes psikologi dan pengecekan amunisi secara berkala untuk memastikan kesiapan mental dan teknis setiap anggota. “Kami pastikan setiap anggota siap mental dan teknis dalam menggunakan senpi. Senjata api bukan sekadar alat, tetapi sebuah tanggung jawab besar,” ujarnya.
Polda Lampung juga berfokus pada penanganan masalah terkait teknologi, seperti pinjaman online ilegal, judi online, dan aplikasi berbahaya. Kapolda menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. “Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang merugikan masyarakat,” ujarnya, mengingatkan akan bahaya teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Helmy juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender di tubuh kepolisian. Polda Lampung memberikan kesempatan lebih besar kepada Polwan untuk menduduki posisi-posisi strategis. “Kami sudah menempatkan Polwan sebagai Kapolsek dan Kapolres. Ke depannya, Polwan akan diberi tanggung jawab lebih besar, termasuk di wilayah dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi,” ungkap Kapolda, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan peran Polwan dalam struktur kepolisian.
